Menggugat Normalisasi Nikah Siri
Nikah siri kerap dibungkus sebagai bentuk kesalehan, seolah ia bagian dari ajaran Islam yang sah dan terhormat. Namun jika ditelusuri lebih dalam, praktik ini justru memperlihatkan kegagalan besar: negara dan umat sama-sama tidak memahami Islam sebagai sistem kehidupan yang utuh. Pernikahan direduksi menjadi ritual privat, dilepaskan dari tanggung jawab sosial, hukum, dan perlindungan yang seharusnya melekat di dalamnya.
Di titik inilah absurditas itu lahir: ada “nikah agama” yang sah di lisan, tetapi rapuh di hadapan hukum. Yang lebih tragis, perempuan menjadi pihak yang paling rentan menanggung akibatnya, ditinggalkan tanpa perlindungan, tanpa kejelasan status, dan tanpa jaminan hak.
Islam yang seharusnya menghadirkan keadilan justru diseret menjadi legitimasi bagi ketimpangan.
Pertanyaan mendasar pun muncul: mengapa praktik yang jelas merugikan dapat dibungkus atas nama kesalehan? Siapa yang sebenarnya diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan?
Nikah siri bukan sekadar persoalan individu. Ia adalah cermin dari kegagalan kolektif dalam memahami Islam secara kaffah, Islam sebagai sistem yang menjamin keadilan, perlindungan, dan martabat manusia, bukan sebagai ruang abu-abu yang memungkinkan eksploitasi terselubung.
Nikah Siri sebagai Fenomena Sosial
Nikah siri bukan keputusan personal dua individu, melainkan gejala sosial yang tumbuh dari budaya patriarki dan pembiaran sistemik yang dinormalisasi bertahun-tahun. Ia hidup karena ada ruang abu-abu yang sengaja dibiarkan terbuka, ruang yang menguntungkan pihak berkuasa dan merugikan pihak yang lemah.
Sebagian tokoh agama turut melanggengkan praktik ini dengan memberi legitimasi seolah-olah syar’i, padahal substansinya jauh dari nilai keadilan. Ketika legitimasi tersebut bertemu dengan budaya populer yang gemar menempelkan label “syar’i” sebagai identitas, maka ruang abu-abu itu semakin sulit dibedakan.
Penamaan syar’i menjadi tren pemasaran hari ini, bukan sekadar nilai. Namun alih-alih membawa umat pada pemahaman yang benar, fenomena ini justru mendorong masyarakat menormalisasi sesuatu hanya karena tampak religius. Di sinilah nikah siri mendapat ruang hidupnya.
Akibatnya, masyarakat tidak terdidik memahami Islam secara substansial. Mereka sibuk pada isu-isu furu’iah yang teknis dan permukaan, hingga gagal melihat keluhuran Islam sebagai agama yang memuliakan manusia dan menjaga keadilan sosial.
Perempuan sebagai Korban Utama
Di balik legitimasi yang membungkus nikah siri, ada kenyataan kelam yang tak bisa dinafikan: perempuan hampir selalu menjadi pihak yang paling menanggung risikonya. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena struktur sosial dan budaya tidak memberi ruang bagi mereka untuk menang.
Laki-laki mendapatkan privilege dari sistem yang kacau ini: kemudahan menikah tanpa konsekuensi, kebebasan pergi kapan saja, dan bebas dari tanggung jawab hukum. Sementara perempuan harus menanggung seluruh akibatnya.
Berikut gambaran dampak sosial paling umum dalam nikah siri:
Pertama, perempuan tidak memiliki perlindungan hukum. Tanpa pencatatan negara, hak-hak fundamental seperti nafkah, waris, harta bersama, maupun hak menggugat tidak dapat diakses.
Kedua, perempuan bisa ditinggalkan kapan saja tanpa konsekuensi. Laki-laki bebas pergi tanpa pertanggungjawaban.
Ketiga, beban sosial jauh lebih berat. Perempuan dicap negatif, sementara laki-laki sering lolos dari stigma.
Keempat, anak menanggung kerugian administratif, sosial, dan identitas hukum.
Kelima, ketidakstabilan psikologis muncul akibat hidup dalam ketidakpastian status dan masa depan.
Semua ini menunjukkan satu hal: nikah siri merugikan perempuan secara struktural.
Dan ketika praktik ini dilakukan oleh laki-laki yang sudah beristri, kerusakannya meluas: melukai perempuan yang dinikahi siri, istri yang sah, serta keluarga yang berada dalam lingkaran dampaknya.
Pada akhirnya, perempuanlah yang memikul luka paling dalam dari praktik yang dilegitimasi atas nama agama.
Distorsi Makna Pernikahan dalam Islam
Pernikahan dalam Islam adalah ikatan suci yang dibangun atas keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Akad bukan sekadar formalitas, melainkan amanah sosial dan spiritual.
Namun pernikahan sering dipraktikkan tanpa mempertimbangkan keadilan bagi perempuan. Nikah siri tanpa kejelasan nafkah, tanpa perlindungan, atau yang didasari nafsu semata, jelas jauh dari konsep ideal Islam.
Syariat tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia hadir untuk menjaga martabat manusia dan melindungi pihak yang rentan. Ketika sebuah akad hanya melegalkan hubungan tetapi tidak menjamin keadilan, maka itu bukan penerapan syariat, melainkan penyimpangan.
Negara Absen, Agama Disalahgunakan
Salah satu persoalan paling serius adalah absennya negara dalam memberikan perlindungan. Regulasi memang ada, tetapi pengawasan lemah. Celah inilah yang dimanfaatkan sebagian orang untuk memelintir ajaran agama demi kepentingan pribadi.
Ketika negara pasif, dan agama dijadikan tameng untuk menghindari tanggung jawab, ketidakadilan menjadi sistemik. Perempuan dan anak menjadi korban utama dari pembiaran struktural ini.
Nikah Siri sebagai Bukti Kekacauan Sistemik
Nikah siri adalah gejala dari penyakit sosial yang lebih dalam. Ia menunjukkan:
-
negara gagal menyediakan perlindungan yang adil
-
sebagian tokoh agama menafsirkan syariat secara sempit
-
masyarakat tidak mampu membedakan mana yang adil secara moral dan mana yang hanya legal secara teks
Ia adalah simbol kegagalan kolektif: kegagalan negara, kegagalan masyarakat, sekaligus kegagalan moral sebagian pihak.
Refleksi Ideologis: Islam dan Negara sebagai Kesatuan
Islam tidak pernah memisahkan ibadah dari keadilan sosial. Dalam Islam, ritual dan tanggung jawab publik berjalan bersama. Karena itu, pernikahan bukan sekadar akad, tetapi institusi yang dijaga oleh aturan sosial, legalitas, dan pengumuman yang jelas.
Rasulullah tidak pernah mencontohkan nikah siri dalam bentuk yang disembunyikan dari masyarakat. Beliau menekankan pentingnya mengumumkan pernikahan agar tidak ada peluang kezaliman atau penipuan status.
Masalah muncul ketika negara tidak menjalankan fungsinya sebagai penjaga kemaslahatan, sementara masyarakat menjalankan agama hanya sebatas ritual. Ketika keduanya berjalan terpisah, ruang penyimpangan terbuka.
Islam memandang negara bukan lembaga administratif semata, melainkan perangkat untuk menjaga nilai-nilai moral dan sosial yang diajarkan agama. Ketika agama dan negara tidak berjalan seiring, ketidakadilan muncul.
Nikah siri adalah bukti nyata keretakan ini. Ia bertahan bukan karena Islam mengajarkannya, tetapi karena sistem sosial gagal berjalan bersama nilai-nilai Islam. Ketika negara tidak menegakkan perlindungan dan agama tidak dipahami secara substantif, perempuan menjadi korban.
Penutup: Seruan Kesadaran
Nikah siri bukan sekadar persoalan pribadi, tetapi cermin dari persoalan sosial, kultural, dan struktural yang jauh lebih besar. Ia menyingkap bagaimana agama disempitkan menjadi ritual, negara abai terhadap keadilan, dan perempuan menjadi korban paling sering dari kekacauan sistem ini.
Jika praktik ini terus dibiarkan, masyarakat akan terbiasa dengan penzaliman yang dibungkus kesalehan. Generasi baru akan memahami agama secara parsial, dan praktik ketidakadilan akan diwariskan.
Kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Ketika masyarakat berani melihat masalah ini secara jernih, ketika tokoh agama berani mengoreksi penyimpangan, dan ketika negara menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan, ruang bagi nikah siri akan menyempit.
Islam menawarkan jalan yang adil dan bermartabat. Tugas kita adalah memastikan nilai-nilai itu hidup dalam sistem, budaya, dan kebijakan.
Semoga tulisan ini menjadi pengingat bahwa membela keadilan adalah bagian dari iman, dan mendorong kita membangun masyarakat yang memuliakan manusia, melindungi perempuan, dan menghadirkan rahmat bagi semua.
Catatan Penulis :
Bagian-bagian yang memuat gagasan utama, arah tema, kritik sosial, serta pengalaman reflektif berasal dari pemikiran pribadi penulis. Adapun pengolahan bahasa, penyusunan argumen, serta penguatan struktur narasi dibantu oleh kecerdasan buatan untuk memperjelas alur dan memperkaya penjelasan tanpa mengubah substansi pemikiran awal penulis.
